REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selalu memunculkan polemik di masyarakat, kembali berpotensi memunculkan bahaya baru dengan munculnya pasal

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi UU 12/2011 dilakukan sebagai tahapan awal untuk merevisi

Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong membuat penolakan pertambangan emas di Kepulauan Sangihe makin menjadi. Rencananya ada 42 ribu hektare lahan yang akan dijadikan kontrak

Peristiwa penyerangan Mabes Polri pada 31 Maret lalu disebut aparat keamanan dan media massa sebagai ‘lone wolf’. Namun merujuk pada hasil penyidikan polisi, dakwaan jaksa,